Direktorat Kesenian Dihilangkan, “Quo Vadis” Kerja Kesenian?

Portal Teater – Komitmen dan konsistensi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk memajukan kebudayaan di Indonesia benar-benar diuji lewat kebijakannya merombak struktur dan tata kelola Kemendikbud baru-baru ini.

Dari informasi yang dihimpun Portal Teater, perubahan struktur dan nomenklatur itu tertuang dalam Peraturan Mendikbud No. 45 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Salah satu direktorat yang turut menjadi dampak dalam kebijakan baru tersebut, yaitu Direktorat Kebudayaan.

Perombakan Ditjen ini mengikuti arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan efisiensi jabatan di lingkungan kementerian, sekaligus meningkatkan kinerja Ditjen Kebudayaan sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Selama ini Ditjen Kebudayaan mengurusi bidang seni dan sejarah. Dengan perombakan ini, maka urusan kesenian dan sejarah di Indonesia di masa depan dipertanyakan.

Mengutip detik.com, Jumat (10/1), dengan perombakan struktur dan tata kelola yang baru, maka Ditjen Kebudayaan saat ini memiliki lima direktorat.

Kelima direktorat tersebut, yakni: Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, dan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.

Perubahan struktur dan nomenklatur Ditjen Kebudayaan. -Dok. Joind Bayuwinanda.
Perubahan struktur dan nomenklatur Ditjen Kebudayaan. -Dok. Joind Bayuwinanda.

Masih Sesuai Prinsip Undang-Undang

Menanggapi pertanyaan yang muncul akibat perubahan tersebut, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan, perubahan nomenklatur dengan hilangnya Direktorat Kesenian, Sejarah dan Cagar Budaya masih mengikuti UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Sejak puluhan tahun keragaman budaya dikelola pemerintah berdasarkan objek dengan prosesnya sendiri-sendiri, namun dengan nomenklatur baru diharapkan proses menjadi hal yang utama dengan tidak mengabaikan seluruh objek-objek kebudayaan baik yang bersifat kebendaan maupun tak benda,” katanya di Jakarta, Senin (13/1), melansir antaranews.com.

Dengan merujuk pada UU tersebut, Hilmar menerangkan, tidak ada yang dihilangkan dari perombakan nomenklatur baru tersebut.

Yang ada, kata Hilmar, hanya bahwa seluruh unsur kebudayaan akan dikelola dengan proses yang mengacu pada UU Pemajuan Kebudayaan, yakni pelestarian kebudayaan yang meliputi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

Selain itu, nomenklatur baru juga menyikapi perkembangan zaman dengan adanya direktorat yang menangani perfilman, musik dan media baru, mengacu pada dokumen Visi Misi Presiden Jokowi tentang Seni Budaya.

Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian dan Lembaga tahun 2020 kepada Mendikbud Nadiem Makarim di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). -Dok. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd.
Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian dan Lembaga tahun 2020 kepada Mendikbud Nadiem Makarim di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). -Dok. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd.

“Quo Vadis” Kerja Kesenian

Penghilangan Direktorat Kesenian yang membawahi beberapa kerja kesenian, seperti seni teater, seni tari, seni sastra, seni rupa dikeluhkan banyak pelaku seni di Indonesia.

Dengan membentuk satu direktorat khusus yang menangani urusan perfilman, musik dan media baru, pemerintah terlihat tidak mengakomodasi kerja kesenian secara holistik.

Dengan kata lain, pemerintah cenderung mengkapitalisasi kerja kesenian karena menganggap kerja kesenian yang lain “tidak memberi keuntungan”.

Pengamat seni dan budaya Suhendi Apriyanto, misalnya, mengeluhkan perubahan nomenklatur tersebut.

Dia meminta agar penghapusan Direktorat Kesenian perlu ditinjau ulang, karena akan berdampak pada prinsip pembangunan kebudayaan, antara lain pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan sektor kebudayaan daerah.

“Banyak yang resah setelah hilangnya direktorat seni dan sejarah, karena direktorat itu tempat bernaung para pelaku seni,” katanya, melansir antaranews.com.

Sebelumnya, para pelaku seni sangat berharap agar pemerintah membentuk Kementrian Kebudayaan yang terpisah dari Kementrian Pendidikan.

Dengan itu, akomodasi kerja kesenian menjadi lebih fokus dan terarah.

Adanya perubahan itu, apalagi dengan hanya fokus pada seni film dan musik, ditengarai kerja kesenian yang lain akan macet.

Padahal beberapa waktu lalu, Menteri Nadiem sudah berkomitmen akan mengembangkan kerja kesenian untuk membangun Sumber Daya Manusia yang handal di masa depan.

Polarisasi perhatian pemerintah dalam mengurus kerja kesenian dapat berdampak besar bagi keberlanjutan ekosistem seni di Indonesia.

“Jika rumah besar itu ditiadakan, sama artinya aktivitas dan penanganan salah satu sub sektor kebudayaan menjadi dilemahkan dan juga kemunduran bukan kemajuan,” ungkap Suhendi.*

Baca Juga

Gubernur Lampung Kukuhkan Akademi Lampung dan DKL Periode 2020-2024

Portal Teater - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto resmi mengukuhkan pengurus struktural Akademi Lampung dan Dewan Kesenian Lampung...

“New Normal” Kesenian: Melampaui Protokol, Menyadari Risiko

Portal Teater - Empat bulan setelah kasus virus corona (Covid-19) muncul pertama kali di Indonesia pada Maret, pemerintah akhirnya menetapkan kondisi "new normal". Berbagai kegiatan...

Terkini

Gubernur Lampung Kukuhkan Akademi Lampung dan DKL Periode 2020-2024

Portal Teater - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto resmi mengukuhkan pengurus struktural Akademi Lampung dan Dewan Kesenian Lampung...

“New Normal” Kesenian: Melampaui Protokol, Menyadari Risiko

Portal Teater - Empat bulan setelah kasus virus corona (Covid-19) muncul pertama kali di Indonesia pada Maret, pemerintah akhirnya menetapkan kondisi "new normal". Berbagai kegiatan...

Kolaborasi sebagai Praktik Intervensi Membongkar Kebekuan Teater

Portal Teater - Mengapa praktik-praktik penciptaan karya seni sekarang mengarah ke kerja kolaborasi? Praktik-praktik kolaborasi dalam kerja artistik terutama berakar ketika mulai munculnya studi-studi inter-kultur,...

Museum MACAN Gandeng OPPO Gelar “Arisan Karya” Edisi Terakhir

Portal Teater - Setelah sukses di dua ronde pertama, Museum MACAN kembali menggelar program "Arisan Karya" edisi terakhir. Program suntikan motivasi bagi ekosistem seni Indonesia...

Rudolf Puspa: Menggelorakan Berkesenian

Portal Teater - Saya masih ingat ketika pada tahun 2016 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyerukan kepada penyelenggara pendidikan untuk menggelorakan aktivitas kesenian. Saya...