Forum Seniman Peduli TIM Tolak Jakpro Kelola Kawasan TIM

Portal Teater – Sejumlah seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM menolak pengelolaan Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta oleh PT Jakarta Propetindo (Jakpro), perusahaan pelat merah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penunjukkan Jakpro sebagai kontraktor proyek revitalisasi TIM dan selanjutnya menjadi pengelola TIM selama 28  tahun ke depan disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No.63 Tahun 2019 oleh Gubernur Anies Baswedan, tengah tahun lalu.

Dalam diskusi bertajuk “Genosida Kebudayaan” yang digelar akhir pekan lalu, Jumat (24/1) sore, di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, TIM Jakarta, para seniman yang terhimpun dari berbagai daerah meminta Gubernur Anies mencabut kembali Pergub yang bertentangan dengan sejarah, filosofi, kedudukan, dan fungsi TIM.

Selain itu, seniman berencana akan mendesak DPRD DKI Jakarta untuk membahas ulang Pergub, dan selanjutnya mencabut peraturan yang dianggap menyimpang dari ‘falsafah’ pendirian TIM lima dekade silam.

Diskusi publik ini menghadirkan empat pembicara, yaitu Radhar Panca Dahana (sastrawan), Dolorosa Sinaga (pematung), Noorca M. Massardi (mantan Ketua Dewan Kesenian Jakarta) dan Sihar Ramses Simatupang (jurnalis senior).Diskusi dimoderatori Madin Tyasawan, pegiat teater dan mantan Ketua Komite Teater DKJ.

Para narasumber ini adalah mereka yang memiliki kedekatan dengan sejarah dan aktivitas kesenian yang berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu hingga kini di TIM.

Basis argumentasi desakan pencabutan Pergub adalah karena pengelolaan TIM oleh Jakpro selama puluhan tahun ke depan akan berorientasi pada bisnis, sehingga terjadi komersialisasi dan kapitalisasi ruang kesenian.

Sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD berbentuk perseroan (seperti Jakpro) selain punya kewajiban memperoleh laba dan/atau keuntungan (PP 54/2017, Bagian Kedua, Pasal 7, poin c.), juga diatur bahwa saham kepemilikan Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (PP 54/2017, Bab III, Bagian Kesatu, Pasal 5, ayat 2).

Dengan demikian, Jakpro dapat saja berkolaborasi —dengan peluang 49% saham bisa dimiliki oleh pihak non-Pemerintah— dengan para pemilik modal lainnya untuk membisniskan kawasan TIM.

Jika revitalisasi pun harus diteruskan, para seniman menuntut perlu melibatkan seniman dari berbagai disiplin dalam kegiatan perencanaan prasarana dan sarana agar sesuai dengan kebutuhan obyektif dan artistik para seniman dalam berproses dan berproduksi.

Peserta diskusi publik "Genosida Kebudayaan di PDS HB Jassin, TIM Jakarta, Jumat (24/1) sore. -Dok. portalteater.com
Peserta diskusi publik “Genosida Kebudayaan di PDS HB Jassin, TIM Jakarta, Jumat (24/1) sore. -Dok. portalteater.com

Tolak Kehadiran Jakpro

Diketahui, dengan Pergub No.63/2019, Jakpro tidak hanya bertugas untuk membangun prasarana, tapi juga pengelolaan dan perawatan selama 28 Tahun (lih. Pergub 63 Tahun 2019 Bab III Bagian Kesatu sampai Keempat).

Dalam mengelola TIM, kepada Jakpro diberikan kewenangan mutlak untuk menyewakan kamar-kamar penginapan (hotel), dan berbagai lapak (outlet) kuliner, serta ruang parkir bawah tanah yang luas.

Selain itu, Jakpro juga berwenang menyewakan berbagai perangkat media iklan luar ruang, dan menyewakan seluruh ruang dan bangunan yang ada di TIM, termasuk menyewakan ruang untuk gedung bioskop.

Dengan menempatkan Jakpro di pusat kesenian Jakarta, yang juga menjadi pusat kesenian Indonesia, maka pemerintah dinilai gagal menginvestasikan kebudayaan untuk pembangunan manusia yang adab di masa depan.

Seniman teater senior Nano Riantiarno, yang juga adalah pendiri Teater Koma, dalam pernyataan singkat di sela-sela diskusi mengatakan, pengelolaan TIM oleh Jakpro tidak wajar karena sejak awal mula TIM dimandatkan untuk dikelola para seniman, sementara Pemprov DKI Jakarta hanya untuk menjamin infrastruktur kesenian.

“Jakpro itu, nggak layak ada di sini. Itu semuanya tidak penting karena dia (Jakpro) harusnya keluar da sini,” katanya.

Hadir bersama istri, Ratna Riantiarno, Nano pun menyerukan perlawanan terhadap kebijakan Gubernur Anies yang dinilai keliru dalam mengelola pusat kesenian, yang tidak hanya bagi masyarakat Jakarta tapi juga masyarakat Indonesia seluruhnya itu.

Radhar, dan juga ketiga pembicara lain dalam diskusi tersebut dengan keras menolak kehadiran Jakpro sebagai pengelola TIM.

Gagasan revitalisasi oleh Gubernur Anies, termasuk untuk membiayai aktivitas kebudayaan di TIM patut diapresiasi. Namun mengkapitalisasi TIM dengan menghadirkan Jakpro sudah pasti ditolah mentah-mentah oleh seniman.

Menurut Radhar, sudah semestinya kesenian dan juga kebudayaan memiliki hak hidup yang dibiayai oleh negara. Tapi Gubernur Anies malah menganggap kebudayaan sebagai ‘beban anggaran’ yang membebani keuangan daerah.

Padahal, investiasi di TIM bukan bersifat fisik, tapi investasi untuk membangun (sumber daya) manusia, dan menjaga peradaban.

“Kalau pekerja budaya dianggap ‘beban’ bagi pemerintah, maka dengan sendirinya pemerintah melanggar obligasi natural dan konstitusional. Karena kebudayaan adalah produk dari manusia yang memiliki akal,” tandasnya.

Erwin Kalo, salah seorang peserta dari Makassar (sekarang menetap di Jakarta) menyampaikan pendapatnya dalam diskusi publik "Genosida Kebudayaan" di PDS HB Jassin, TIM Jakarta, Jumat (24/1) sore. -Dok. portalteater.com
Erwin Kalo, salah seorang peserta dari Makassar (sekarang menetap di Jakarta) menyampaikan pendapatnya dalam diskusi publik “Genosida Kebudayaan” di PDS HB Jassin, TIM Jakarta, Jumat (24/1) sore. -Dok. portalteater.com

Erwin Kalo, salah seorang peserta memberikan tanggapan dengan mengatakan, jika pemerintah berniat menjadikan Jakarta sebagai ‘kota dunia’, sebagaimana gagasan Gubernur Anies, maka salah satu cirinya adalah adanya aktivitas kebudayaan.

Mencontohkan gedung-gedung pertunjukan yang berjejer di sepanjang jalan di Kota Barcelona, Spanyol, atau di Paris, Prancis, pembicara yang adalah mantan Ketua Dewan Kesenian Makassar dan pakar hukum itu mengatakan akan mendukung aspirasi para seniman.

“Saya bersedia membela secara hukum,” ungkapnya.

Sejumlah seniman dalam diskusi ini pun bersepakat terus ‘menekan’ Pemprov DKI Jakarta dengan menggelar gerakan perjuangan #SaveTIM, dan melancarkan empat tuntutan pokok, antara lain:

Pertama, berhentikan pembangunan hotel di kawasan TIM; kedua, menolak PT Jakpro mengelola PKJ TIM; ketiga, menuntut Gubernur DKI Jakarta mencabut/membatalkan Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2019; dan keempat, jika revitalisasi diteruskan, perlu melibatkan seniman yang dianggap representatif untuk merancang bersama artistik pembangunan kawasan TIM.

Diskusi ini menghadirkan sekitar lebih dari 50 peserta. Tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah.

Diskusi berlangsung lebih dari tiga jam, mulai dari pukul 14.00-17.30 WIB, yang diakhiri dengan penandatanganan “Pernyatan Cikini” oleh seluruh peserta.*

Baca Juga

Merayakan Hari Teater Dunia Di Tengah Corona

Portal Teater - Keprihatinan yang mendalam saya sampaikan kepada seluruh rekan teater Indonesia yang sejak Februari 2020 harus membatalkan atau mengundurkan waktu pertunjukkan. Hal itu...

Transmisi Virus Corona Tak Terbendung, AS Terbanyak

Portal Teater - Transmisi virus corona terus meluas. Ini menunjukkan bahwa penyebaran corona makin tak terbendung di tengah ketidaksiapan dan kelambanan negara-negara untuk mencegahnya....

Kemendikbud Fasilitasi Pertunjukan dan Kelas Seni Daring

Portal Teater - Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah menggagas penyajian aneka pertunjukan dan kelas seni dengan memanfaatkan media daring atau online. Hal itu bertujuan...

Terkini

Linimasa Kasus Corona Indonesia Selama Maret 2020

Portal Teater - Sebulan penuh Indonesia telah bergumul dengan ancaman virus Corona (Covid-19). Sejak pertama teridentifikasi melalui dua pasien Corona di Depok, Jawa Barat,...

Industri Seni Indonesia Menderita

Portal Teater - Di tengah pandemi global virus Corona (Covid-19), industri seni Indonesia ikut menderita. Jika beberapa negara terpapar corona sudah menggelontorkan dana untuk menopang...

Kemendikbud Fasilitasi Pertunjukan dan Kelas Seni Daring

Portal Teater - Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah menggagas penyajian aneka pertunjukan dan kelas seni dengan memanfaatkan media daring atau online. Hal itu bertujuan...

ATAP Manfaatkan Media Daring Gelar Parade Monolog

Portal Teater - Kreativitas senantiasa mengalir tanpa muara. Kalaupun ada, maka itu adalah awal bagi gagasan baru untuk terus berproses kreatif. Dalam situasi krisis...

Presiden Jokowi Tetapkan Pembatasan Skala Besar

Portal Teater - Setelah melewati pelbagai pertimbangan, Presiden Joko Widodo akhirnya secara resmi menetapkan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan laju penyebaran dan pertumbuhan...