Tarik Ulur Pemerintah Terapkan Lockdown

Portal Teater – Pemerintah Indonesia masih berpikir keras untuk menetapkan kebijakan lockdown atau penutupan akses suatu wilayah atau negara. Hal itu mengingat kondisi politik dan ekonomi negara yang belum stabil dan mudah terguncang.

Negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, atau Vietnam sudah lebih dulu menerapkan kebijakan itu pada minggu-minggu sebelumnya. Alhasil, kebijakan itu cukup efektif menekan laju pertumbuhan virus corona (Covid-19).

Dalam sebuah konferensi video di Istana Negara, Selasa (24/3), Presiden Joko Widodo justru menyatakan, Indonesia belum bisa menerapkan status lockdown karena karakter, budaya dan kualitas kedisiplinan masyarakat yang berbeda dengan negara lain.

“Kemudian kenapa, ada yang bertanya kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan, perlu saya sampaikan setiap negara memiliki karakter, budaya, kedisplinan yang berbeda-beda, oleh sebab itu kita tidak memilih jalan itu,” katanya.

Hal itu tentu berangkat dari sejumlah laporan di mana masih banyak kelompok masyarakat, bahkan pemerintah daerah, yang tidak menghiraukan himbuan pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan bersifat massal dan melibatkan banyak orang.

Menurut Jokowi, strategi yang cocok diterapkan di Indonesia adalah menjaga jarak fisik antar individu alias physical distancing. Ini berbeda dengan himbauan sebelumnya yang meminta untuk melakukan social distancing.

Presiden “wong cilik” itu menilai bahwa penetapan status lockdown akan membuat Indonesia ambruk. Karena itu, setelah melakukan analisis terhadap berbagai kebijakan negara-negara lain, ia berketetapan untuk tidak melakukannya saat ini.

“Sudah saya pelajari, saya memiliki analisis-analisis seperti itu dari semua negara, saya memiliki semuanya, kebijakannya seperti apa semua dari Kementerian Luar Negeri, dari duta besar-duta besar yang ada terus kita pantau setiap hari,” kata Jokowi.

Sinyal ketetapan pemerintah untuk tidak menerapkan lockdown sudah disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo akhir pekan lalu.

Doni menyatakan Presiden Jokowi telah memberikan instruksi untuk tidak tidak mengambil langkah lockdown dalam menghadapi virus corona di Indonesia.

“Sekali lagi saya tegaskan, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi yang juga telah memberikan interuksi kepada kepala gugus tugas tidak akan ada lockdown,” ujarnya di Jakarta, Minggu (22/3).

Diketahui, lockdown adalah sebuah protokol darurat yang biasanya hanya dapat diprakarsai oleh otoritas untuk menutup akses dari dalam maupun luar negara/wilayah, kecuali untuk beberapa hal khusus, namun perlu mendapatkan perijinan.

Laporan resmi pemerintah menyebutkan, jumlah kasus virus corona sampai dengan Selasa (24/03) malam terus bertambah, di mana ada 686 kasus positif corona, dengan 55 orang meninggal dan 30 lainnya sembuh, dan tersebar di 24 provinsi.

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kedua kanan), Menseskab Pramono Anung (kiri) dan Mensesneg Pratikno menyampaikan konferensi pers terkait virus corona di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3/2020). -Dok. ANTARA/Sigid Kurniawan/foc
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kedua kanan), Menseskab Pramono Anung (kiri) dan Mensesneg Pratikno menyampaikan konferensi pers terkait virus corona di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3/2020). -Dok. ANTARA/Sigid Kurniawan/foc

Anjuran Lockdown

Ketetapan pemerintah untuk tidak menerapkan status lockdown sebenarnya lebih berdasarkan pada alasan perekonomian.

Di mana sebagai negara berkembang, meski Presiden AS Donald Trump sudah mencabut status negara berkembang menjadi negara maju beberapa waktu lalu, Indonesia perlu hati-hati karena akan membuka lubang besar bagi keguncangan ekonomi.

Terlepas dari rasionalisasi dampak ekonomi, dengan penyebaran yang kian meluas saat ini, pemerintah sejatinya harus mendengarkan anjuran para pakar kesehatan. Dalam hal ini aliansi atau organisasi para dokter.

Beberapa waktu lalu, Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI), meminta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan lockdown di daerah yang telah terjangkit Covid-19. Tindakan itu dinilai penting untuk membatasi penyebaran Covid-19.

Selain PB PAPDI, ada 9 organisasi tenaga kesehatan yang mengeluarkan pernyataan serupa, antara lain: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI), Laboratorium Eijkman, RS Cipto Mangunkusumo, RSUP Persahabatan, Fakultas Kedokteran UI, dan Wecare.id.

Tujuh rekomendasi diberikan organisasi-organisasi ini, salah satunya karantina wilayah dengan modifikasi atau aturan yang diperjelas di daerah prioritas seperti DKI Jakarta.

Adapun karantina wilayah ini ada aturannya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Artinya, pemerintah memiliki basis konstitusional, dan tidak dapat dipersalahkan.

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan menyebutkan, agar lockdown berjalan efektif maka harus dibarengi dengan tes massal.

“Ini yang dilakukan betul-betul di China,” katanya kepada Tirto, Kamis (19/3) lalu.

Sampai saat ini, ada sejumlah negara yang memilih lockdown, antara lain China, Italia, Spanyol, Prancis, Irlandia, El-Salvador, Belgia, Polandia, Argentina, Yordania, Belanda, Denmark, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Libanon.

Mitigasi Dampak Ekonomi

Berupaya keluar dari tekanan akibat dampak virus corona yang kian meluas terhadap aktivitas di seluruh lini kehidupan bangsa, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan mitigasi dampak ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Melansir cnnindonesia.com, Selasa (24/3), adapun beberapa strategi mitigasi dampak ekonomi yang disiapkan pemerintah adalah seperti berikut:

Pertama, pemangkasan rencana belajan yang tidak prioritas di APBN dan APBD untuk pemerintah pusat dan daerah.

Kedua, recofusing dan relokasi anggaran untuk mempercepat penanganan covid-19, baik di isu kesehatan maupun bantuan sosial.

Ketiga, selama enam bulan mendatang penerima manfaat Kartu Sembako akan mendapatkan Rp200 ribu per keluarga, naik Rp50 ribu dari sebelumnya. Untuk sembako pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp4,5 triliun.

Keempat, implementasi Kartu Pra Kerja untuk antisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja harian yang kehilangan penghasilan, dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar. Pemerintah menganggarkan Rp10 triliun untuk program ini.

Kelima, pelonggaran dan relaksasi kredit. Pemerintah meminta OJK untuk memberikan pelonggaran dan relaksasi kredit di bawah Rp10 miliar, baik kredit yang diberikan bank maupun indusri keuangan non bank, akan diberikan penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga.

Skenario Penanganan

Dalam konferensi video, Selasa (24/3), Presiden Jokowi juga mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk menangani dampak corona, terutama di daerah-daerah yang paling masif terpapar corona.

“Skenario juga telah kita hitung, kita kalkulasi mengenai prediksi dari COVID-19 ini di negara kita Indonesia, bulan April seperti apa, bulan Mei seperti apa, skenario buruk seperti apa, skenario ringan seperti apa dan saya kira ingin kita berada skenario yang ringan, dan kalau memang betul-betul sulit dibendung ya kita paling tidak masuk ke skenario sedang jangan sampai masuk ke skenario paling buruk,” kata Jokowi, melansir detik.com.

Jokowi menyebutkan, ada sejumlah lini ekonomi di berbagai daerah yang terpapar corona paling parah. Salah satu provinsi yang paling terkena dampak buruk dari corona terkait buruh adalah Nusa Tenggara Barat (NTB). Provinsi ini akan terjadi penurunan pendapatan kurang lebih 25 persen.

Untuk petani dan nelayan, akan terjadi penurunan pendapatan terparah di Kalimantan Barat hingga 34 persen, dengan daya tahan Oktober sampai November.

Sementara untuk pedagang-pedagang kecil, provinsi yang paling terkena dampak adalah Kalimantan Utara. Sumatera Utara juga diprediksi akan menjadi provinsi paling terkena dampak dalam skenario sedang virus Corona untuk sopir angkot dan bus.

Karean itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka menghadapi pandemi virus corona. Salah satunya adalah memperbanyak program padat karya tunai.

“Saya telah memerintahkan agar program padat karya tunai, sekali lagi program padat karya tunai harus diperbanyak, harus dilipatgandakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan dan penularan COVID-19, yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak yang aman,” kata Jokowi.

Pemerintah juga akan memberikan relaksasi kredit terhadap pelaku UMKM, tukang ojek, sopir, hingga nelayan yang memiliki cicilan kendaraan.

Selain itu, akan memberikan subsidi bunga dan subsidi uang muka untuk warga yang membeli rumah bersubsidi, di mana pemerintah memberikan dua stimulus yaitu memberikan subsidi bunga selama 10 tahun.

Pemerintah juga akan memberikan subsidi bantuan uang muka bagi yang akan mengambil kredit rumah bersubsidi. Anggaran yang disiapkan Rp1,5 triliun.

Meski demikian, skenario-skenario yang disiapkan pemerintah ini bisa saja kedaluarsa bila ledakan corona di Indonesia meningkat tiap harinya. Karena itu, risiko terburuk akan dihadapi Indonesia jika poros penyebarannya tidak dihentikan.

Menjaga jarak, melakukan pekerjaan dari rumah, mitigasi ekonomi, hanyalah kebijakan semu yang tidak menghentikan laju pertumbuhan corona. Virus ini akan terus menyebar jika akses pelabuhan, bandara, jalan, dan lain-lain tidak ditutup.*

Baca Juga

31 Film Hollywood Terdampak Virus Corona

Portal Teater - Hollywood sebagai simbol bisnis hiburan terbesar dunia sepenuhnya merasakan efek pandemi virus corona (Covid-19) yang kini sedang melanda dunia. Setidaknya ada 31...

Italia Terpuruk Karena Corona, Ini Alasannya!

Portal Teater - Sekelebat Italia berubah menjadi negara paling terpukul oleh virus corona sejak pertama kali ditemukan di Provinsi Hubei, China, Desember 2019 lalu. Saat...

Transmisi Virus Corona Tak Terbendung, AS Terbanyak

Portal Teater - Transmisi virus corona terus meluas. Ini menunjukkan bahwa penyebaran corona makin tak terbendung di tengah ketidaksiapan dan kelambanan negara-negara untuk mencegahnya....

Terkini

Tujuh Program Studiohanafi Ditunda Karena Corona

Portal Teater - Meluasnya penyebaran virus corona, di mana saat ini tercatat sudah 27 provinsi di Indonesia terpapar dan mungkin akan menghantam seluruh penduduk,...

Merayakan Hari Teater Dunia Di Tengah Corona

Portal Teater - Keprihatinan yang mendalam saya sampaikan kepada seluruh rekan teater Indonesia yang sejak Februari 2020 harus membatalkan atau mengundurkan waktu pertunjukkan. Hal itu...

Cegah Covid-19 Baru, China Batasi Akses Wisatawan Asing

Portal Teater - Untuk mencegah penyebaran virus corona baru, otoritas China sementara waktu akan menutup perbatasannya untuk sebagian besar wisatawan asing. Penutupan akses tersebut...

Transmisi Virus Corona Tak Terbendung, AS Terbanyak

Portal Teater - Transmisi virus corona terus meluas. Ini menunjukkan bahwa penyebaran corona makin tak terbendung di tengah ketidaksiapan dan kelambanan negara-negara untuk mencegahnya....

Dewan Kesenian Inggris Luncurkan Rp2,9T Untuk Sokong Industri Seni

Portal Teater - Dewan Kesenian Inggris atau Arts Council England (ACE) telah meluncurkan paket tanggap darurat senilai £160 juta atau setara Rp2,9 triliun (kurs...