KPK DPR Mencari Kepala Kantor Sekretariat RI

Jakarta, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggerebek kantor Sekretariat Utama (Setjen) DPR RI pada Selasa (30/4/2024).

Ali Fikri, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi, mengatakan upaya paksa tersebut dilakukan untuk mengumpulkan bukti dugaan korupsi pembelian peralatan rumah dinas di Gedung DPR RI.

Benar tindakan itu dalam rangka pengumpulan bukti, kata Ali saat dihubungi Kompas.comSelasa

Baca Juga: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan Sekjen DPR soal proses tender perabot kantor.

Juru bicara yang memiliki latar belakang penegakan hukum itu tidak membeberkan bukti apa yang dicari penyidik.

Ali mengatakan, operasi pencarian sedang berlangsung.

“Lebih,” kata Ali.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mendalami dugaan korupsi pengadaan peralatan rumah dinas di Gedung DPR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga korupsi tersebut merugikan pemerintah hingga Rp 120 miliar.

Baca Juga: Soal Kelengkapan Gedung Kantor, DPR Dianggap Tepat Blokir Sekjen

Pembelian meliputi furnitur ruang tamu dan ruang makan seperti meja.

“Kurang lebih Rp 120 miliar. Nilai proyek kira-kira. Tapi sementara kerugian keuangan negara puluhan miliar, kata Ali saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/3/2024).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Imigrasi melarang Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indira Iskandar bepergian ke luar negeri selama 6 bulan.

Mendengarkan berita penting Dan Berita khusus Kami ada di telepon Anda. Pilih saluran favorit Anda untuk mengakses pesan saluran WhatsApp Kompas.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.