Melihat Urgensitas Kanonisasi Sastra Indonesia

Portal Teater – Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta pada Kamis (25/7) menggelar diskusi pre-festival Jakarta International Literary Festival 2019 ke-6 di Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki Jakarta. Diskusi ini bertemakan “Kanon Selatan” untuk menyoroti sejarah upaya pembentukan kanon sastra di Indonesia dan ihwal urgensitas membuat kanonisasi dalam sastra Indonesia.

Hadir sebagai narasumber utama adalah Dosen Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada Prof. Faruk Tripoli dan Komisaris Penerbit Balai Pustaka Razif. Sementara sastrawan muda Indonesia Dewi Anggraeni memandu jalannya diskusi yang berlangsung pada pukul 16.00-18.00 WIB tersebut.

Dalam tradisi kesusastraan, selalu ada upaya membuat daftar karya yang dianggap penting di semua tempat dan di semua waktu. Namun, tidak semua daftar karya penting ini lantas menjadi kanon. Kanon mengharuskan sebuah karya, selain penting dan berpengaruh, tetapi juga turut membentuk kebudayaan.

Dalam konteks Indonesia, kanon lebih merupakan daftar karya yang tidak hanya baik mutunya tetapi dianggap bisa merepresentasikan khazanah ke-Indonesia-an. ⁣

Lintas Kanon Sastra Indonesia

Razif dalam paparannya mengatakan, sastrawan Ajip Rosidi pernah membuat “kanon sastra Indonesia” pada tahun 1969. Kanon itu dibuatnya menurut kriteria bahwa karya-karya sastra tersebut bernilai estetik tinggi dan layak dibaca oleh masyarakat awam, atau daftar karya sastra yang dipercaya bisa menjadi pusat atau klasik secara kultural.

Karya-karya sastra yang ada dalam daftar Ajip berada di luar roman dan novel. Selain itu, Ajip juga mendaftar hadiah-hadiah sastra hingga akhir 1960-an dan buku-buku yang resmi dilarang setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Selain Ajip, masih ada banyak lagi penyusunan karya sastra berdasarkan perkembangan sastra yang ada. Misalnya, HB Jassin yang menyusun kanon sastra Indonesia di era pendudukan Jepang (1948) dan Pujangga Baru (1963). Dalam karyanya, Jassin mendokumentasikan perkembangan sastra di zaman Jepang dan Pujangga Baru pasca kemerdekaan.

Kemudian, ada juga A. Teeuw dalam bukunya Modern Indonesian Literature (1967). Dalam karyanya, Teeuw menguraikan perkembangan sasta dengan sejarah bahasa Melayu, yang pada tahun 1920-an pengaruhnya begitu luas.

Selanjutnya, ada pula upaya penyusunan kanon oleh Bakri Siregar (1964). Dalam bukunya yang diterbitkan oleh Akademi Sastra dan Bahasa Multatuli, Siregar melakukan kritikan terhadap kolonial. Siregar juga membahas karya Kartini, dan juga karya sastra yang berkaitan dengan gerakan nasionalis.

Menurut Razif, karya-karya pergerakan nasionalis itu seringkali dimuat pada suratkabar secara bersambung, dan hampir semua isinya mengkritik pejabat kolonial. Untuk meredam kritikan, kolonila memperalat Balai Pustaka melalui politik bahasa.

Siregar dalam bukunya juga mengulas tentang periode sastra Pujangga Baru yang dipelopori oleh Sutan Takdir Alisjabana.

Upaya penyusunan kanon paling terakhir adalah Sastra Budi Pekerti yang diterbitkan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi dalam naungan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud pada tahun 2019. Buku itu dijadikan bahan bacaan resmi peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA).

Menurut Razif, proses kanonisasi karya sastra adalah proses kurasi karya sastra dan mengulas pengarangnya. Dengan itu, kanon dapat dijadikan bahan acuan bagi pembaca.

“Kanonisasi juga berfungsi sebagai relasi antara pembaca dan pengarangnya, agar karya bisa abadi sepanjang masa,” katanya.

Karena itu penting di sini adalah, bahwa tim kurasi harus memikirkan secara teliti dan tepat, ukuran waktu atau periode mana yang dijadikan bahan kanonisasi karya-karya sastra tersebut. Apakah sejak periode Negarakertagama atau karya Multatuli, Max Havelaar, termasuk juga karya-karya Kartini, dan seterusnya.

Selain itu, penting juga disediakan media untuk meninjau karya-karya sastra Indonesia yang berpengaruh (meski kita tidak bisa menentukan dengan pasti karya mana). Misalnya, dalam kanon Barat karya harold Bloom, yang mempertemukan kemiripan antara karya William Shakespeare dengan Sigmund Freud.

Kanon Bukan Sekedar Karya Bernilai

Zen Hae dalam ulasannya “Menjelang Kanon Sastra Indonesia” (2018) mengatakan, sejauh ini kanonisasi sastra Indonesia lebih banyak dilakukan oleh sastrawan dan peneliti sastra selaku pribadi. Mereka menggunakan otoritas masing-masing untuk memberikan daftar terbaik yang bisa diacu jika kita ingin menikmati dan belajar sastra Indonesia.

Dari pendirian inilah muncul sejumlah masalah. Tentu saja apa yang dilakukan oleh para sastrawan dan peneliti sastra itu sebatas daftar dan argumentasi kanonisasi sastra. Mereka tidak terlalu memberi perhatian pada aksesibilitas karya-karya sastra kanonik itu.

Prof. Faruk menggarisbawahi, penyusunan kanon bukan hanya berbicara tentang buku-buku yang dianggap paling bernilai, memperlihatkan pencapaian tertinggi, menjadi teladan bagi karya-karya lainnya, melainkan sekaligus berbicara tentang kaidah, aturan, tolak ukur yang digunakan dalam menentukan bernilai atau tidaknya suatu karya, sehingga layak atau tidak masuk ke dalam seleksi karya-karya yang paling bernilai itu.

Pierre Bourdieu menyebutkan sebagai doksa, yang tidak hanya menentukan muatan karya-karya yang diciptakan, melainkan bahkan menentuka keseluruhan sturktur arena sastra, termasuk cara produksi dan reproduksinya, lembaga-lembaga pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya.

Seperti halnya di Barat, menurut Faruk, Indonesia pun secara kelembagaan dan kelimuan, perdebatan mengenai sastra kontekstual berkaitan erat dengan munculnya apa yang dinamakan perspektif Kajian Budaya yang dipelopori oleh Raymond Williams dalam bukunya Culture and Society. Dalam buku itu, ia mengkritik keras konsep kebudayaan yang “elitis” Ki Hadjar Dewantara yang memahami kebudayaan sebagai “puncak-puncak”.

Tiga Orientasi Kesusastraan Indonesia

Faruk menilai, dalam tradisi kesusastraan Indonesia, ada tiga pihak dengan kecenderungan orientasi yang berbeda. Pertama, kecenderungan pluralistik yang didorong dan didukung oleh para akademisi yang berperspektif kajian budaya yang pluralistik. Kelompok ini mencoba mengakomodasi pluralitas masyarakat dan kebudayaannya, baik yang berbasis kelas, gender, etnisitas, dan seterusnya.

Kedua, kelompok yang mempertahankan kaidah universal mengenai karya sastra, dengan mengau pada kanon dan karya-karya kanonik yang universal, seperti yang diyakini dan diramalkan oleh Ahmad Yulden Erwin, Nuruddin Nur Asyhadie, dan Saut Situmorang.

Ketiga, kelompok yang beranggotakan para sastrawan yang bersifat lintas-batas, baik batas wacana, seni, bahasa, genre, termasuk batas antara sastra tinggi dan rendah, batas sastra dengan sejarah, sastra dengan dongeng, dengan humor, dengan prosa dan puisi serta dengan berita dan sebagainya. Orientasi ini diramalkan oleh Seno Gumira Ajidarma, Eka Kurniawan, Joko Pinurbo, dan masih banyak lagi.

Perbedaan orientasi ketiga golongan ini tentu saja tidak eksklusif satu sama lain. Karena mereka hidup dalam medan sastra yang sama, baik dari aspek ideologi kesastraan maupun politik dan teritori. Namun, pertanyaannya, apakah ketiga kelompok ini dapat bermuara pada terbentuknya suatu kanon baru yang bersifat nasional?

Menurut Faruk, pertanyaan ini tidak mudah dijawab karena penyusunan atau pengelompokan tersebut tidak terlepas dari banyak faktor di luar dirinya. Kemajuan teknologi dan informasi tentu dapat membenturkan upaya penyeragaman ruang-ruang kesusastraan yang spesifik mandiri dan bahkan dapat eksklusif satu sama lain.

Mengambil Posisi Liminal

Menurut Faruk, dalam konteks sastra, bukan hanya kajian sastra, terutama sastra Indonesia seperti yang diperdebatkan atau dipertentangkan, tetapi bagaimana kita mengambil posisi liminal sebagaimana dalam pemahaman Homi K. Bhaba dalam bukunya The Location of Culture.

Dalam buku itu, Bhaba memperhadapkan universalitas, nasionalitas dan lokalitas yang plural dengan kanon-kanonnya bukan sebagai pilihan identitas esensialis, melainkan satuan-satuan yang longgar, terbuka, yang terus-menerus terlibat dalam proses negosiasi, konflik dan konsensus.

Karena itu, tidak perlu lagi ada yang terbunuh untuk kehidupan yang lain, termasuk yang kanonik atau yang bukan. Semuanya mesti berawal dari proses penciptaan yang tentu saja tidak dalam kekosongan.

Karena untuk memperkuat kebangsaan dari gempuran tsunami anarkisme yang dibuat oleh media sosial, Indonesia perlu memahami konsep kebangsaan sebagai satuan yang terbuka, proses negosiasi yang terus-menerus, dan harus terus didefinisikan kembali sesuai konteks material, kultural, politik dan sebagainya.

Masa Depan Kanon Sastra

Sekedar menatap masa depan kanonisasi sastra Indonesia, menurut Faruk, kita bisa menyusun kanon sastra kita, tetapi pertanyaannya, apakah kanon itu bisa mewakili semua komponen dan faktum dalam masyarakat kita yang plural. Karena perkembangan sastra begitu dinamis, maka suatu waktu akan muncul permasalahan dan kontradiksi dengan satuan nilai yang menyertainya.

Sebab, jika kita menyusun kanon berdasarkan ukuran karya mana yang besar atau kecil, karya mana jumlah distribusi dan produksinya banyak atau sedikit, atau karena dicetak berulang-ulang karena permintaan pasar, maka hal itu agak problematik.

Karena itu, kriteria paling utama dari sebuah karya sastra adalah kebernilaiannya yang tahan waktu dan sejarah, yang senantiasa relevan dan aktual, sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu, misalnya, karya-karya Chairili Anwar, yang puisinya masih relevan hingga masakini.

Selain itu, kita juga perlu melihat angunan keterkaitan antara penulis masakini dengan penulis sebelumnya. Di sinilah fungsi dari adanya media untuk meninjau kembali karya-karya masalalu, atau menghidupkan kembali narasi, wacaca atau karakter karya sastra masalalu dengan cara penyajian yang baru.

Misalnya, selain kemiripan karya Freud dengan Shakesprere, di Indonesia ada karya-karya Joko Pinurbo yang memiliki karakter yang mirip dengan soneta Shakespeae di Inggris.

“Dalam karya-karya itu, mereka secara cerdas mengakomodasi khazanah masa lalu sekaligus memuat khazanah masakini,” katanya.

*Daniel Deha

Baca Juga

ATAP Manfaatkan Media Daring Gelar Parade Monolog

Portal Teater - Kreativitas senantiasa mengalir tanpa muara. Kalaupun ada, maka itu adalah awal bagi gagasan baru untuk terus berproses kreatif. Dalam situasi krisis...

Dewan Kesenian Inggris Luncurkan Rp2,9T Untuk Sokong Industri Seni

Portal Teater - Dewan Kesenian Inggris atau Arts Council England (ACE) telah meluncurkan paket tanggap darurat senilai £160 juta atau setara Rp2,9 triliun (kurs...

Merayakan Hari Teater Dunia Di Tengah Corona

Portal Teater - Keprihatinan yang mendalam saya sampaikan kepada seluruh rekan teater Indonesia yang sejak Februari 2020 harus membatalkan atau mengundurkan waktu pertunjukkan. Hal itu...

Terkini

Linimasa Kasus Corona Indonesia Selama Maret 2020

Portal Teater - Sebulan penuh Indonesia telah bergumul dengan ancaman virus Corona (Covid-19). Sejak pertama teridentifikasi melalui dua pasien Corona di Depok, Jawa Barat,...

Industri Seni Indonesia Menderita

Portal Teater - Di tengah pandemi global virus Corona (Covid-19), industri seni Indonesia ikut menderita. Jika beberapa negara terpapar corona sudah menggelontorkan dana untuk menopang...

Kemendikbud Fasilitasi Pertunjukan dan Kelas Seni Daring

Portal Teater - Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah menggagas penyajian aneka pertunjukan dan kelas seni dengan memanfaatkan media daring atau online. Hal itu bertujuan...

ATAP Manfaatkan Media Daring Gelar Parade Monolog

Portal Teater - Kreativitas senantiasa mengalir tanpa muara. Kalaupun ada, maka itu adalah awal bagi gagasan baru untuk terus berproses kreatif. Dalam situasi krisis...

Presiden Jokowi Tetapkan Pembatasan Skala Besar

Portal Teater - Setelah melewati pelbagai pertimbangan, Presiden Joko Widodo akhirnya secara resmi menetapkan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan laju penyebaran dan pertumbuhan...