Portal Teater – Pusat Informasi & Jaringan Aksi Reformasi (Pijar) 98 meminta Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperhatikan kesejahteraan dan keadilan terhadap pekerja di bidang seni.
Ketua Umum Pijar 98 Sulaiman Haikal mengatakan, para pekerja seni yang dimaksudkan bukan hanya seniman murni atau pelaku seni di industri berskala kecil.
Tetapi juga mereka yang termasuk dalam kru panggung dan event yang bekerja paruh waktu hanya ketika ada proyek.
Haikal menyarankan agar bantuan segera diberikan mengingat Indonesia belum ada jaring pengaman sosial untuk pekerja seni sementara para pekerja seni dan kru panggung begitu terpukul oleh pandemi.
“Sejak diberlakukan social distancing dan PSBB, mereka praktis tak lagi bekerja. Selama ini kita tahu aktivitas kesenian sangat bergantung pada patron/pendanaan privat, sponsorship dan mekanisme pasar,” ujarnya dalam sebuah pernyataan tertulis, Kamis (14/5).
Ia merujuk pada data yang dihimpun Koalisi Seni per 21 April 2020, menyatakan ada 234 acara seni yang dibatalkan dan ditunda.
Jumlah tersebut terdiri dari 30 proses produksi, rilis dan festival film; 113 konser, tur, dan festival musik; 2 acara sastra; 33 pameran dan museum seni rupa; 10 pentas tari; serta 46 pentas teater, pantomim, wayang, boneka dan dongeng.
Perlu Perhatian Serius
Haikal tak menampik kenyataan bahwa beberapa seniman besar atau kelas atas difasilitasi pemerintah untuk melakukan aktivitas seninya.
Namun ia menggarisbawahi bahwa ada begitu banyak pekerja seni di industri kecil dan momental yang begitu terpukul setelah adanya pembatasan sosial dan himbauan menghindari kerumunan.
Haikal tak mempersalahkan kebijakan pemerintah untuk menangani virus hingga berbulan-bulan.
Namun yang juga ditekankan adalah perhatian terhadap kelompok minoritas yang tidak cukup memiliki akses ke pemerintah.
“Tapi juga harus mempertimbangkan nasib para pekerja seni, kru panggung, dan event,” ucap Haikal.
Mengutip tulisan Jerry Saltz, kolumnis dan kritikus seni pada Majalah New York, Haikal menandaskan bahwa seni merupakan satu-satunya kekuatan masyarakat untuk bertahan di masa krisis.
Salah satu kontribusi paling nyata dari seni ketika pandemi adalah musik dan film. Kedua sektor seni itulah yang dapat “menghibur” masyarakat yang terhantam oleh pandemi.
“Art will go on. It always has. All we know is that everything is different; we don’t know how, only that it is. The unimaginable is now reality,” tulis Jerry Saltz.
Harus Berlaku Adil
Menyoroti gelaran konser solidaritas “Bersama Jaga Indonesia” yang digagas Kemenparekraf bersama sejumlah artis dan seniman papan atas akhir pekan ini, Haikal pun meminta agar Menteri Wishnutama berlaku adil terkait acara tersebut.
Adapun acara tersebut akan tayang langsung pada Sabtu (16/5) pukul 20.00 WIB di beberapa televisi nasional seperti Kompas TV, RCTI, SCTV, Trans 7, NET, dan ANTV.
Haikal lantas meminta agar konser yang bertujuan menggalang dana bagi mereka yang terdampak Covid-19 benar-benar dilakukan tanpa mengganggu anggaran Kemenparekraf.
Sebab jika itu terjadi maka Kemenparekraf tidak berlaku adil dan menciderai mayoritas seniman lain yang tak kebagian dan harus berjuang bangkit dari krisis.
Namun ia akan memberikan apresiasi tinggi bilamana konser dilakukan melalui mekanisme CSR stasiun TV dan dan kerelaan dari para pengisi acara untuk tidak dibayar.
“Kita tahu untuk membayar airtime TV itu berapa duit, belum membayar seniman/selebritis papan atas yang akan tampil, karenanya saya sangat mengapresiasi jika konser tersebut dilakukan tanpa membebani kas negara,” tegasnya.
Kesangsian Haikal itu bermula dari petunjuk teknis mengenai program pentas di rumah yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf.
Dalam program tersebut, seniman diminta mendaftar. Bagi seniman perorangan diberikan apresiasi sebesar Rp500 ribu, sedangan seniman kelompok mendapatkan Rp1 juta, untuk 100 penampil.
Ia menilai bahwa bentuk apresiasi tersebut sangat tidak layak bagi seniman yang terdampak pandemi. Apalagi jika dibandingkan dengan biaya produksi dan keseharian para seniman.
Perlu BLT
Menurut Haikal, yang paling dibutuhkan pekerja seni saat ini adalah bantuan langsung tunai untuk mengganti pendapatan yang hilang.
Namun patut disayangkan bahwa banyak pelaku industri seni dan kreatif yang tidak termasuk ke dalam golongan yang berhak menerima BLT dari pemerintah.
Mereka bukan pula pekerja formal yang terdata baik oleh pemerintah, atau menjadi bagian suatu lembaga atau institusi yang pegawainya digaji tetap.
Menurut Haikal, para pelaku industri kreatif banyak hidup dari satu proyek ke proyek lain, tidak sedikit mengandalkan kerumunan serta interaksi masyarakat untuk menjual karya.
“Contohnya, orang yang bergerak dalam jasa sound system, kru panggung, dan event, juga pemusik di cafe, pengamen. Mereka sangat membutuhkan bantuan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Koalisi Seni dalam sebuah pernyataan pers mengatakan bahwa fasilitasi pelatihan daring tidak efektif selama pandemi. Hal itu hanya akan memperlambat jalur distribusi.
Karena itu, lembaga kolektif seni berbasis Jakarta pun meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf dan Direktorat Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan perlu memberikan BLT.
Sementara itu, belakangan muncul petisi kepada Menteri Wishnutama dari para pekerja seni dan panggung yang meminta agar menteri muda itu memberikan perhatian kepada mereka.
“Sejak diberlakukan social distancing dan PSBB, kami praktis tak lagi bekerja,” kata Joko Nugroho, inisiator petisi di situs Change.org, Selasa (12/5), melansir Liputan6.com.
Wishnutama pada 16 April lalu menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana BLT bagi pekerja seni.
Adapun nominal bantuan belum dipastikan karena masih menunggu persetujuan Kementrian Keuangan.
Namun ia memastikan bahwa BLT tersebut diambil dari program realokasi anggaran Kemeparekraf sebesar Rp250 triliun.
“Yang masih membutuhkan persetujuan Menkeu (Sri Mulyani Indrawati), program ketahanan usaha dan bantuan langsung kepada para pelaku ekonomi kreatif. Ini kami targetkan bisa dilakukan dengan anggaran kami,” ungkapnya, melansir Republika.co.id.*