Silang-Sengkarut “New Normal”

Portal Teater – Sejak beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah mendengungkan wacana pemberlakukan “new normal”, atau yang menurut ahli Bahasa Indonesia sebut sebagai kenormalan baru.

Era kenormalan baru merupakan salah satu pilihan kebijakan pemerintah, di antara pilihan lainnya, untuk mempercepat pencegahan virus corona sekaligus membuka kembali katup ekonomi yang ikut terseret akibat terjangan virus corona.

Pemerintah tidak berpikir sekali dalam kebijakan ini. Menerima masukan dari berbagai pihak demi menyelamatkan ekonomi nasional yang lesu adalah dasar pertimbangan mengapa alternatif ini dibuat.

Mulai awal pekan ini, sejumlah daerah telah memberlakukan status kenormalan baru dan beberapa lainnya dilakukan secara bertahap dari total 102 daerah yang sudah masuk zona hijau.

Meski demikian, kenormalan baru belum sepenuhnya diterima secara luas oleh berbagai kalangan di tanah air.

Mulai dari ahli epidemiologi, lembaga dan praktisi pendidikan, pengusaha, lembaga agama, pejabat pemerintah dan masyarakat pada umumnya masih meragukan era kenormalan baru ini.

Opini yang berkembang di masyarakat, misalnya, menyentil soal sejauh mana tindakan pencegahan dapat dilakukan sementara tingkat kedisiplinan masyarakat belum begitu baik.

Di mana-mana masih terjadi pelanggaran yang menyebabkan transmisi lokal virus corona di beberapa daerah kian tinggi.

Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan penerapan prosedur standar "new normal" Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Selasa (2/6). -Dok. Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto.
Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan penerapan prosedur standar “new normal” Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Selasa (2/6). -Dok. Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto.

Perlu Ditinjau

Di antara pejabat pemerintah yang belum berpadu-kata dengan Jokowi adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Berbicara kepada Kompas.com, Bamsoet meminta pemerintah meninjau ulang rencana pemberlakuan kenormalan baru di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga mereda.

Ia menilai, penerapan kenormalan baru mustahil dilakukan saat ini ketika kasus harian di beberapa daerah seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan masih cukup tinggi.

“Bila dipaksakan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum mereda khususnya di daerah-daerah yang masih memiliki lonjakan kasus positif Covid-19, hal tersebut berpotensi menyebabkan adanya gelombang kedua dari pandemi Covid-19,” katanya, Selasa (2/6).

Karena itu, politisi Golkar menyarankan agar yang perlu dan penting dilakukan pemerintah adalah mempercepat dan meningkatkan pengujian spesimen virus corona di daerah.

Hingga Selasa (2/6), pemerintah baru menguji 333.415 spesimen dengan rasio pengujian 1.220 tes/1 juta populasi.

Dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia dan Brunei, Indonesia jauh berada di bawahnya.

Sementara itu, lamanya proses pemeriksaaan di laboratorium yang terbatas membuat penelusuran kasus Covid-19 tidak dapat dilakukan secara dini dan terukur sehingga tidak bisa menekan transmisi virus.

Pengusaha Khawatir

Sementara itu, para pengusaha di Jakarta pun masih khawatir menghadapi era kenormalan baru di tengah pandemi Covid-19 yang belum menurun di ibukota selama penerapan PSBB jilid III.

Saat ini DKI Jakarta sudah memiliki 7.485 kasus Covid-19, dengan 2.272 kesembuhan dan 518 kematian.

Selama pemberlakukan PSBB tahap III, kasus harian di Jakarta masih fluktuatif. Kasus tertinggi terjadi pada 27 Mei dengan 137 kasus baru dan terendah pada 26 Mei dengan 61 kasus.

Fluktuasi kasus seperti ini masih sama dengan tren kasus yang terjadi pada penerapan PSBB jilid II lalu. Dan diperkirakan masih belum menurun signifikan di waktu-waktu mendatang.

Mencermati tren kasus yang masih bergerak naik-turun, tentu mengkhawatirkan para pelaku usaha di sektor perdagangan.

Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Diana Dewi, kekhawatiran itu beralasan karena menurunnya daya beli masyarakat terdampak Covid-19 karena belum benar-benar pulih.

Hal itu mendorong ketidakseimbangan antara pendapatan atau biaya operasional perusahaan dengan pangsa pasar yang masih sepi.

Di sisi lain, angka pengangguran pun melonjak dan banyak perusahaan yang mem-PHK-kan karyawannya.

Sekiranya ada sekitar 100 hotel di Jakarta telah berhenti beroperasi. Dan masih banyak perusahaan lainnya yang ditutup sementara.

“Sampai saat ini, sebagian pengusaha masih ada yang ragu untuk melangkah dengan keputusan mau memulai operasional atau menunggu,” ujar Diana, melansir Kontan, Sabtu (31/5).

Bukannya meminta penerapan kenormalan baru, Diana berharap pemerintah memberikan relaksasi perpajakan kepada para pengusaha untuk kembali menggeliatkan usahanya.

Sebab perekonomian Jakarta ditopang oleh sektor perdagangan dan konsumsi, seperti resto, tour & travel, properti, dan hotel.

Melihat Hasil Evaluasi

Para pakar kesehatan dan epidemiologi pun was-was dengan keberanian pemerintah menerapkan kenormalan baru.

Pandu Riono, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia masih mempertanyakan: apakah pemerintah telah melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kurva epidemi Covid-19 atau belum.

Sebab, menurutnya, pemberlakukan kenormalan baru sangat bergantung pada hasil evaluasi tersebut.

Memang pemerintah tengah menyusun rencana, timeline, dan aturan menuju era kenormalan baru. Namun, dalam penerapannya, harus tetap memperhatikan evaluasi tiap daerah.

Seperti dikatakan pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Padjdjaran Bandung Panji Hadisoemarto, bahwa penerapan kenormalan baru nantinya tidak sama untuk semua daerah.

Sebab, kebijakan tersebut harus memperhatikan data kasus Covid-19 dan kondisi yang khas dari masing-masing daerah.

“Persyaratan pelonggaran dan pembukaan ruang publik telah disetujui berdasarkan perhitungan epidemiologi,” ungkapnya.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Anies Baswedan mengatakan, Jakarta belum siap menuju kenormalan baru karena harus menunggu hasil evaluasi PSBB tahap III yang berakhir pada 4 Juni.

Karena itu, kenormalan baru di ibukota tidak serta merta diterapkan sehari setelah PSBB III selesai, yaitu pada 5 Juni mendatang.

Bahkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim bahwa PSBB mungkin bisa diperpanjang setelah 4 Juni.*

Baca Juga

Teater Broadway Tutup hingga Awal 2021

Portal Teater - Teater Broadway telah mengumumkan secara resmi bahwa akan tetap menutup teaternya sepanjang sisa tahun ini hingga awal tahun 2021 mendatang. Meski demikian, pembukaan...

Buku Puisi Sosiawan Leak Berbasis Media 3 in 1 Siap Diterbitkan

Portal Teater - Buku puisi "Rumah-Mu Tumbuh di Hati Kami: Kumpulan Puisi Puasa di Masa Korona" karya penyair multitalenta Sosiawan Leak berbasis media 3...

Rontoknya Kekerasan karena Cinta

Portal Teater - Apakakah kekerasan akan luluh lantak dengan indahnya alis mata, binar indah bola mata dan lentik bulu mata. Atau malah makin ganas? Dalang (sutradara)...

Terkini

Galerikertas Kembali Buka Ruang Pameran untuk Publik

Portal Teater - Setelah beberapa bulan ditutup karena situasi pandemi, awal Juli ini Galerikertas akhirnya kembali dibuka untuk publik. Pembukaan kembali galeri berbasis Depok, Jawa...

Rontoknya Kekerasan karena Cinta

Portal Teater - Apakakah kekerasan akan luluh lantak dengan indahnya alis mata, binar indah bola mata dan lentik bulu mata. Atau malah makin ganas? Dalang (sutradara)...

Teater Broadway Tutup hingga Awal 2021

Portal Teater - Teater Broadway telah mengumumkan secara resmi bahwa akan tetap menutup teaternya sepanjang sisa tahun ini hingga awal tahun 2021 mendatang. Meski demikian, pembukaan...

Buku Puisi Sosiawan Leak Berbasis Media 3 in 1 Siap Diterbitkan

Portal Teater - Buku puisi "Rumah-Mu Tumbuh di Hati Kami: Kumpulan Puisi Puasa di Masa Korona" karya penyair multitalenta Sosiawan Leak berbasis media 3...

Rudolf Puspa: “Abdi Abadi” adalah sebuah Tanggung Jawab

Portal Teater - Berdiri di panggung Graha Bhakti Budaya di Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM), pada 26 Desember 2016 ketika menerima piagam...