Portal Teater – Pemerintah akan menerapkan “new normal” mulai 1 Juni mendatang. Penerapan protokol kesehatan ini merupakan pilihan kebijakan di antara pilihan lainnya untuk pemulihan ekonomi.
Dalam beleid yang dikeluarkan, diketahui bahwa mulai 8 Juni, pemerintah akan membuka toko, pasar, dan mall. Pembukaan kembali infrastruktur ekonomi ini dibuat dengan protokol ketat.
Namun, wacana yang beredar sehari terakhir, dikatakan bahwa pemerintah akan membuka kembali mall mulai 5 Juni nanti. Di Jakarta, pembukaan itu persis terjadi setelah PSBB III selesai.
Menurut Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta, akan ada 60 mall yang siap beroperasi kembali saat itu.
Pada Selasa pekan ini, Presiden Joko Widodo meninjau Summarecon Mall di Bekasi, Jawa Barat, sebagai persiapan menuju “new normal”.
Berita yang beredar di linimasi media sosial masyarakat mengatakan bahwa Presiden Jokowi membuka mall terbesar itu.
Namun kemudian dikoreksi, ternyata hanya untuk peninjauan dan baru dibuka kembali pada 8 Juni mendatang.
Wacana yang turut berkeliaran di tengah masyarakat memperlihatkan bahwa ada ketegangan kepentingan antara pemerintah (pusat) dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta, sebagaimana ketegangan data Covid-19 dan PSBB.
Hal itu tampak dari pernyataan Gubernur Anies Baswedan, yang mengatakan bahwa pembukaan mall mustahil dilakukan sebagaimana wacana yang telah mengemuka ke tengah masyarakat.
Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta sendiri belum memiliki rencana untuk mengantisipasi pembukaan mall menuju “new normal”.
Seperti yang dikatakannya awal pekan ini, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan evaluasi penerapan PSBB tahap ketiga ini.
Bilamana selama rentang waktu ini tidak ada peningkatan kasus, maka di akhir PSBB nanti, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan upaya transisi menuju “new normal”.
Namun bilamana jumlah kasus belum mereda, atau memperlihatkan gejala melandai, maka PSBB bisa diperpanjang lagi.
Itu berarti, pemberlakukan PSBB di ibukota masih sangat mungkin dilakukan setelah dua pekan ini. Sementara Pemprov DKI Jakarta sendiri belum ada ketentuan yang merujuk kepada pembukaan mall.
Karena itu, Anies mengingatkan bahwa rencana pembukaan mall di ibukota merupakan sebuah imajinasi semata karena belum nyata.
“Kalau saat ini ada yang mengatakan mall buka tanggal 5 (Juni), itu imajinasi itu fiksi, karena belum ada aturan manapun yang mengatakan bahwa PSBB diakhiri,” kata Anies, Selasa (26/5), melansir CNN Indonesia.
Anies kembali menegaskan bahwa keputusan pembukaan mall tidak bisa dilakukan secara sepihak, oleh pemerintah pusat, misalnya.
Karena, PSBB III merupakan interval waktu yang penting dan menentukan untuk menarik pilihan kebijakan menuju “new normal”.
Memicu Klaster Baru
Pembukaan puluhan, bahkan ratusan mall, pasar dan toko di tengah kurva pandemi yang belum melandai bisa memicu ledakan kasus.
Sebagaimana terjadi di Wuhan, China, laporan kasus kembali naik setelah pemerintah mencabut penguncian April lalu.
Meski DKI Jakarta menunjukkan tren mendatar selama beberapa pekan terakhir, tapi kasus hariannya masih cukup besar.
Hari ini pemerintah melaporkan ada 97 kasus baru di Jakarta, sehingga total mencapai 6.895 kasus. Jumlah ini terbilang besar dibandingkan daerah lain di Indonesia, kecuali Jawa Timur.
Karena itu, klaim bahwa kurva pandemi sudah menurun tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, karena masih terjadi penularan.
Mayoritas warga pun masih enggan ke tempat umum seperti mall atau pasar, menurut laporan CNN Indonesia, Rabu (27/5).
Mereka pada umumnya takut terjadi gelombang atau klaster penularan virus baru di ibukota, yang bisa saja makin menggila.
Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Selasa, menolak rencana pemerintah untuk membuka kembali pusat perbelanjaan di Jakarta ketika kurva belum melandai.
Ia menilai, langkah yang ditempuh pemerintah pusat tersebut terlalu gegabah dalam menentukan keputusan menyelamatkan ekonomi.
Ia pun meminta Anies ikut menolak rencana pembukaan puluhan mal tersebut sebab akan terjadi kluster penularan baru.
Namun apabila pembukaan mall tetap dilakukan dan banyak terjadi pelanggaran, ia meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada pengelola mal dan penyewa yang tidak mengikuti protokol.
Pada akhirnya, ia mengingatkan pemerintah agar mengutamakan aspek pengendalian Covid-19 dibandingkan ekonomi.
Mementingkan ekonomi di atas penyelesaian wabah salah satunya ditunjukkan Presiden Jair Bolsonaro di Brazil. Sejak wabah merebak, ia bersikeras tidak melakukan lockdown dan PSBB.
Lantas, lebih dari 20.000 penduduk Negeri Samba menjadi korban dari kegagapannya dalam merespon pandemi global ini.
Untuk diketahui, kasus positif Covid-19 di tanah air bertambah 686 kasus hari ini, naik kembali setelah turun tiga hari terakhir.
Total, ada 23.851 kasus, tersebar di 34 provinsi dan 410 kabupaten/kota di tanah air. Jumlah tersebut terdiri dari 6.057 pasien sembuh dan 1.473 pasien meninggal dunia.*