Desember 8, 2022

Portal Teater

Periksa halaman ini untuk berita utama terkini Indonesia,

Timbal balik pembalasan Ridwan Kamil dan Mahboot MD, semua komunikasi antara elit politik pusat dan daerah harus ditingkatkan.

Jakarta, Kompas.com – Diharapkan mitra di tingkat manajemen, baik di pusat maupun di daerah, dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Jika ada masalah antara DPRD dan pemerintah pusat, lebih baik menyelesaikannya secara lokal.

Pengamat Telekomunikasi Universius Indonesia (UI) Irvansya mengatakan pemisahan tugas antara pemerintah pusat dan daerah sebenarnya dibatasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan pejabat Gubernur sebagai Wakil Presiden Pemerintah Federal.

Menurut dia, ada tweet timbal balik di Twitter dan media sosial antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan (Menko Polkugam). Mahboot MD Dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Menunjukkan bahwa hubungan keduanya belum optimal.

“Kicauan yang baik dari Mahbud MD dan Ridwan Kamil justru menunjukkan rendahnya komunikasi antara pemerintah federal yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan serta perwakilan gubernur (Jawa Barat) di daerah,” kata Irwansia dalam keterangannya. Compass.com, Kamis (17/12/2020).

Baca juga: Saling balas dendam, Mahboot MD dan Ridwan Kamil disarankan menyelesaikan secara internal

Pembalasan itu bermula setelah Kang Emil, panggilan Gubernur Jawa Barat, melapor ke Polda Jabar bahwa pimpinan Front Pembela Islam itu diduga melanggar aturan kesehatan. REIT) Risik Shihab Magemontung, Bogor, Jawa Barat.

Menurut Ridwan, rentetan kekacauan Reeseke bermula pada 5 November ketika Mahboot bercerita tentang rencana Reeseke kembali ke Indonesia.

Melalui saluran YouTube Kemenko PolhugamSaat itu, Mahbud mengizinkan Risik mengantarkan simpatisannya ke bandara. Kewajiban ini harus dipenuhi karena Indonesia saat ini sedang menghadapi wabah Pemerintah-19.

“Izinkan saya memiliki pendapat pribadi tentang rangkaian peristiwa hari ini. Pertama, menurut saya, semua gangguan yang berlangsung lama ini dimulai dari keberadaannya. Melaporkan Bagh Mahboot yang mengaku diperbolehkan mengambil HRS mengatakan, “Emil mengatakan hal itu usai diperiksa di Mapolda Jabar, Rabu (16/12/2020).

READ  Journalis Ingris Kaget Lihat Koneksi Telkomsel di Mandalika, Mengapa?

“Penjelasan dari ribuan orang yang datang ke bandara itu selama tertib dan tenang pasti terjadi Di keramaian Tidak seperti biasanya, tafsir ini sepertinya ada hubungannya dengan BSPB pertama di Jakarta dan BSPB di Jawa Barat, ”tambah Emil.

Baca juga: Saling Tanggap Mahbud dan Ridwan Kamil, HADIRIN: Kontak Pemerintah Federal dan Regional Rendah

Klaim Ridwan itu ditanggapi Mahboot lewat akun Twitternya, sembari menyematkan tautan Tautan Pesan berisi pernyataan Kong Emil.

Siap, Kong RK (Ridwan Kamil), saya yang bertanggung jawab. Saya mengumumkan bahwa HRS (Risik Shihab) akan diizinkan kembali ke Indonesia,Dikutip Mahbud dari akun Twitternya.

Saya nyatakan bahwa HRS dapat diambil dengan tertib dan tidak melanggar etika kesehatan. Saya meminta HRS untuk menyediakan Petampuran,Mahbud melanjutkan godaannya.

Tidak sampai di sana. Ridwan pun menanggapi klaim Mahboot melalui akun Twitter miliknya. Menurut dia, pemerintah federal dan pemerintah daerah harus bertanggung jawab satu sama lain atas pertemuan-pertemuan yang timbul sebagai akibat dari kunjungan Reese dan acara-acara berikutnya.

Siap Pak Mahboot. Pemerintah pusat dan daerah harus berbagi tanggung jawab. Mengapa kerumunan di bandara begitu besar & berbahaya bagi kesehatan / ekonomi, tidak ada pemeriksaan seperti yang telah kami lakukan berkali-kali. Mengapa para pemimpin daerah terus dimintai pertanggungjawaban. Permisi,Tulis Emil.

Antara Foto / M Hyatt Nyata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahbud MD (kanan) berdoa saat menghadiri Hari Konstitusi 2020 pada Selasa (18/8/2020) di Kompleks Parlemen, Kompleks Parlemen, Gedung Nusandra IV, Jakarta. Antar Foto / M Real Hidayat / Tumpukan.

Selesaikan secara lokal

Komisioner Komisi Informasi Federal (KIP) Arif Guzardono yakin Mahboot dan Ridwan bisa mundur menyikapi kebingungan pertemuan Reese. Juga, proses hukum untuk insiden ini sedang dilakukan.

“Saat penyidikan polisi, lebih baik publikasikan pernyataan yang mengkritik atau menyesatkan orang lain. Biarkan polisi memeriksa dulu dan polisi melakukan analisis,” kata Arif saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/12/2020).

Sebagai pejabat publik, imbuh Arif, keduanya bisa mempublikasikan informasi atau laporan yang mengedukasi masyarakat dengan nilai akuntabilitas yang tinggi. Tidak ada cara lain untuk saling menyalahkan.

Sedangkan menurut Irvansia, respon terhadap tweet masing-masing menunjukkan bahwa kedua elit tersebut perlu diinformasikan ke publik dan tidak bisa membedakan apa yang sedang dibicarakan antar pembuat kebijakan.

Baca juga: Mahboot membenarkan tidak ada pelanggaran dalam mengantar Rizik Shihab ke bandara

Dia juga menyarankan agar masalah itu bisa diselesaikan secara lokal.

“Ini perlu disikapi di dalam negeri sebagai bentuk komunikasi antar pemangku kepentingan,” kata Irvansya.

Pada kesempatan lain, Mahbood menilai pejabat di tingkat pusat dan daerah tidak perlu panik saat meminta informasi kepada polisi.

Dalam kasus ini, tak hanya Gubernur Jawa Barat yang diperiksa polisi, tapi juga Gubernur DKI Jakarta Anees Pasvedan. Bahkan, kata dia, ada pihak yang mengklaim Anees bisa dijatuhi sanksi pidana atas kejadian tersebut pada pertemuan di Pettah, Jakarta Pusat.

Padahal, pemanggilan ini sebenarnya merupakan upaya polisi untuk membingkai rangkaian persoalan yang digagas Risik Shihab.

“Saya sangat yakin, sejauh yang saya bisa, tidak akan ada pidana jika ditanyakan informasi terhadap Bach Anees, terhadap Bach Emil,” kata Mahbud.